Menyambut Munas Golkar: Dari Bali Menuju Riau

Oleh : Moch. Nasir

Munas Golkar VIII di Pakanbaru akan di mulai. Perhelatan akbar partai yang sudah malang melintang di panggung politik nasional ini dinilai banyak kalangan mempunyai nilai yang amat penting dan  amat strategis dalam arti  bukan hanya untuk memilih Ketua yang baru, tetapi untuk mengevaluasi keterpurukan  partai pada pemilu legislative dan Pemilihan Presiden beberapa waktu lalu.

Munas Bali; Sebuah Refleksi.

Momentum  ini mengingatkan kembali pada pelaksanaan Munas VII di Bali 2004 lalu. Munas Bali dapat dijadikan sebuah refleksi dalam menatap Golkar. Munas ini merupakan Munas bersejarah bagi DPD II Kabupaten Kota. Pada Munas inilah diputuskan bahwa DPD II mempunyai hak suara. Dimasukkannya DPD II sebagai peserta penuh bukan tanpa perjuangan. Disetiap sudut Hotel tempat menginap, bergerombol peserta dari DPD II menggalang kekuatan, materi pembicaraan adalah status DPD II dalam Munas. Hampir semua DPD II sepakat jika masih diposisikan sebagai peserta peninjau, DPD II akan pulang dan tidak akan mengikuti pelaksanaan Munas. Melihat gelagat yang demikian, nampaknya DPP Golkar Cq Panitia Munas memahami keinginan dan aspirasi DPD II. Menjelang pembahasan tata tertib, diumumkan bahwa DPD II sebagai peserta penuh dan mempunyai hak suara.

Munas Bali juga tercatat sebagai Munas yang menghebohkan yakni Munas yang diwarnai kerusuhan saat Sidang Paripurna. Karusuhan  dipicu munculnya konsep struktur Kepengurusan yakni dibawah Ketua Umum ada Wakil Ketua Umum,  di bawah Wakil Ketua Umum ada Ketua I, Ketua II dst.  Model Struktur  yang demikian menimbulkan perdebatan yang melelahkan.  Boleh dikatakan bahwa dalam pembahasan ini terdapat dua blok  yakni blok yang setuju dan yang kontra. Yang setuju rata-rata dari peserta  Indonesia Timur, sedangkan yang kontra antara lain paserta dari Jatim, Sumut, Aceh  dan lain2.

Saya sebagai peserta yang mewakili DPD II Cilegon dalam Paripurna menyatakan bahwa struktur tersebut paling unik di dunia mengingat dibawah Ketua Umum ada Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua (Ketua I, II, III dst) dan tidak akan effektif karena ada kecendrungan ada dua Pemimpin yang berkuasa. Pendapat ini kemudian di dukung DPD I Sumut, DPD II Surabaya, Yogyakarta dan lainnya.

Pimpinan Sidang (Bung Abdul Ghofur) tidak bisa mengambil keputusan. Sidang kemudian di skor beberapa menit dan memanggil kubu yang setuju dan kontra dengan maksud  menyelesaikan masalah melalui lobi. Diluar dugaan pada saat itulah terjadi keributan. Namun demikian, seluruh jajaran Partai Golkar mengetahui hasil ahir dari perdebatan panjang tersebut yakni Struktur Kepengurusan Golkar tetap dipimpin Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum serta unsur Ketua Ketua lainnya. Adapun Ketua Umum terpilih saat itu adalah H. M. Jusuf Kalla. Disamping itu ada Keputusan bahwa untuk Calon Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota dari partai Golkar harus melalui konvensi.

Semua keputusan dalam Munas Bali, intinya bertujuan agar Golkar tetap menjadi partai yang dimiliki rakyat.. Diharapkan Golkar akan menjadi pemenang dalam pemilu baik pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden.

Hasil Pemilu Pasca Munas Bali.

Pasca Munas Bali, DPP Golkar yang di nakhodai Ketua Umum Jusuf Kalla dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono  mempunyai tugas berat. Ditengah iklim politik yang terbuka dan multi partai, DPP di uji untuk menunjukkan jati diri sebagai pengurus Partai yang solid dalam mengkordinasikan pelaksanaan program kerja terutama menghadapi Pemilu 2009.

Namun ahirnya seluruh rakyat Indonesia terbuka matanya, Golkar terpuruk. Kekalahan Golkar pada Pemilu 2009 baik pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden  nyata-nyata sudah terjadi. Pada pemilu Legislatif, kekalahan amat fantastis. Golkar yang pada pemilu 2004 menjadi pemenang, kini hanya menduduki rangking kedua setelah Partai Demokrat.  Sembilan juta lebih pemilih hengkang dari Golkar. Pemilu 2004 Golkar memperoleh 24.480.757 suara (21,58%) dan menjadi pemenang Pemilu, sementara Pemilu 2009 hanya memperoleh 15.037.755 suara (14.45%).  Kursi DPR pun berkurang dari 128 kursi (hasil Pemilu 2004), menjadi 108 kursi (hasil Pemilu  2009). Artinya kursi Golkar di DPR  hilang 20 kursi.

Kekalahan pada pemilu legislative diikuti dengan kekalahan Pemilihan Presiden. Ketua Umum Partai Golkar M.Jusuf Kalla yang di calonkan sebagai Calon Presiden berpasangan dengan Wiranto sebagai Calon Wakil Presiden dari Partai Hanura, hanya menduduki rangking tiga dalam urutan perolehan suara.

Pertanyaannya kemudian adalah ada apa dengan Golkar?. Bukankah Golkar merupakan partai yang dianggap lengkap mempunyai Sumber daya?. Menurut hemat saya, ada beberapa hal secara internal yang perlu di cermati  antara lain;

Pertama. Lemahnya koordinasi dan komunikasi DPP dengan struktur organisasi dibawahnya. Kuranganya koordinasi dan komunikasi langsung secara struktural ini berpengaruh pada memudarnya rasa kebanggaan terhadap partai sehingga kader kurang merasa memiliki dan dimilki partai. Optimalisasi program ahirnya berjalan apa adanya karena kurang perhatian DPP. Jika koordinasi dan komunikasi berjalan baik, kemungkinan penurunan suara tidak separah ini. Contoh kongkrit tentang hal ini adalah upaya DPD II Cilegon  yang melaksanakan program dengan selalu melibatkan struktur kelembagaan ditingkat bawah baik PK maupun Pengurus Kelurahan serta menggalang kekuatan melalui struktur social yang ada, hasilnya baik pemilu 2004 mampun pemilu 2009 ini tetap menjadi pemenang walaupun pada Pemilu 2009 ada penurunan suara.

Kedua.  Disamping hal yang pertama,, ada kesan bahwa di internal DPP sendiri terdapat dualisme kepemimpinan. Golkar merupakan kapal besar yang dipimpin dua Nakhoda dan beberapa orang  co nakhoda. Nakhoda utama Jusuf Kalla( Ketua Umum) , dan Nakhoda kedua Agung Laksono (Wakil Ketua Umum).  Sayangnya rute yang ditempuh Nakhoda utama dan Nakhoda kedua terkadang tidak sama. Co Nakhoda  yang dipegang Ketua-Ketua, sumonggo dawuh terhadap Nakhoda yang sedang memegang peran. Tarik menarik kepemimpinan inilah yang mengakibat kapal oleng dihempas gelombang politik  yang cukup terbuka.

Ketiga: Kekalahan Pemilihan Presiden sebetulnya tidak terlalu mengejutkan. Berdasarkan hasil penilitian Lembaga-Lemabaga Survei sebelum Pemilu, posisi Jusuf Kalla (JK) kalah popularitas dengan Tokoh-tokoh Golkar lainnya. Akan tetapi DPP memaksakan diri untuk tetap mencalonkan JK sebagai Calon Presiden. Harus diingat bahwa dengan sistem pemilihan langsung berkaitan erat dengan persoalan figure. Pemaksaan kehendak ini sebetulnya menyimpang dari rekomendasi Munas Bali dimana telah diputuskan bahwa untuk Pencalonan Presiden harus di lakukan melalui Konvensi, Hasil yang diperoleh dari pemaksaan kehendak itu adalah Calon Presiden dari Golkar dan Wapres(Hanura)  terpuruk kedalam urutan paling buncit.

Penutup.

Sebagai catatan ahir tulisan ini, kiranya dapat dikatakan bahwa dari Munas Bali, Golkar  berjalan ditengah gelombang politik yang amat dahsyat. Sementara para  Penumpang (baca; kader) mengalami kejenuhan melihat  awak kapal (baca: elite partai) yang itu-itu juga dan jarang menyapa bahkan sudah mulai kelelahan. Hasilnya adalah kekalahan dan keterpurukan politik yang memilukan. Harapan kedepan adalah menuju Munas VIII di Riau. Sungguhpun demikian, semua tergantung dari paserta Munas, apakah akan memilih Nakhoda  yang sudah tertatih-tatih ataukah akan memilih Nakhoda yang rela mengorbankan dirinya baik materi maupun non materi demi  untuk merebut dan mengembalikan kejayaan Partai menuju kemenangan pemilu berikutnya yang golnya adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Penulis: Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar   Kota Cilegon-Banten

(Dimuat  dalam Harian BANTEN RAYA, Selasa 6 Oktober 2009).